Jakarta, Beritainfosultra.com – Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan I-2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.
Ketidakpastian tersebut terutama dipicu oleh dinamika terkait kebijakan tarif Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan eskalasi perang dagang.
Memasuki awal triwulan II-2025, downside risk global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan.
KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK II tahun 2025 pada Kamis, 17 April 2025.
Rapat tersebut menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan lembaga-lembaga anggota KSSK, dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global sekaligus memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.
Pada triwulan I-2025, ketidakpastian perekonomian global meningkat didorong oleh kebijakan tarif impor Pemerintah AS.
Kebijakan tersebut menimbulkan adanya perang tarif dan diprakirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi AS, Tiongkok, dan ekonomi global serta memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Selain itu, kebijakan tersebut juga mendorong perilaku risk aversion pemilik modal serta menyebabkan penurunan yield US Treasury dan pelemahan indeks mata uang dolar AS (DXY) di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR).
Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (safe haven asset), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.
Sementara itu, aliran keluar modal dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya.
Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,8% pada 2025 dan 3,0% pada 2026.
Angka ini turun masing-masing 0,5 percentage points (pp) dan 0,3 pp dibandingkan proyeksi Januari 2025.
Penurunan proyeksi dipicu oleh dampak langsung eskalasi perang tarif serta dampak tidak langsung melalui disrupsi rantai pasok, ketidakpastian yang meningkat, dan memburuknya sentimen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia turut direvisi ke 4,7% (-0,4 pp) untuk 2025, namun penurunan tersebut tergolong moderat dibandingkan negara lain seperti Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), Filipina (-0,6 pp), dan Meksiko (-1,7 pp).
Pemburukan dampak perang tarif semakin dirasakan dengan langkah Tiongkok melakukan retaliasi, meskipun lebih banyak negara merespons melalui jalur diplomatik/negosiasi. Langkah retaliasi semakin merenggangkan hubungan dagang kedua negara.
Akibatnya, kedua negara tersebut sudah meningkatkan tarif hingga di atas 100%.
Kebijakan ini menambah risiko kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi AS.
Perkembangan selanjutnya, AS menunda tarif resiprokal selama 90 hari bagi negara-negara non-retaliasi, namun tetap menerapkan tarif dasar universal sebesar 10%.
Di sisi lain, pada triwulan I-2025, ekonomi Tiongkok masih tumbuh dengan baik, bahkan lebih baik dari prakiraan.
Ke depan, ekonomi negara tersebut diprakirakan akan terdampak ketegangan perdagangan yang terjadi.
Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia akan senantiasa waspada dalam menghadapi dinamika global ini.
Pemerintah aktif melakukan mitigasi awal melalui negosiasi dengan AS, terutama melanjutkan deregulasi hambatan non-tarif melalui kolaborasi dengan seluruh K/L.
Selain itu, dengan permintaan domestik yang relatif terjaga didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang selaras, Indonesia diprakirakan dapat mengendalikan dampak negatif ketidakpastian global, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, ekonomi Indonesia berpeluang untuk terus tumbuh secara berkesinambungan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 diprakirakan tetap positif di tengah ketidakpastian global.
Konsumsi rumah tangga tetap baik didukung belanja Pemerintah terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya, serta peningkatan musiman permintaan selama perayaan Idulfitri 1446 H. Selain itu, keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.
Investasi swasta masih baik didukung keyakinan produsen yang tecermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.
Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana tecermin dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.
Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor non-migas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas CPO, besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.
Pemerintah juga aktif menjajaki potensi perluasan ekspor produk unggulan ke pasar ASEAN+3, BRICS, dan Eropa di tengah kebijakan tarif impor AS.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5%.
Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi BI di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.
Nilai tukar Rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12% point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025.
Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar Rupiah terjadi di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS.
BI pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar off-shore NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global.
Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan Rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025.
Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian.
Ke depan, nilai tukar Rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Maret 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
IHK pada Maret 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,03% yoy, dengan inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,48% yoy, sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (BI-Rate) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi.
Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 0,37% yoy, menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,56% yoy, didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sementara itu, kelompok administered prices tercatat deflasi sebesar 3,16% yoy, tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02% yoy, terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik 2.200 VA ke bawah.
Ke depan, inflasi diprakirakan akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026.
Inflasi inti diprakirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Pemerintah dan BI.
Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Pada akhir triwulan I-2025, yield Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark tenor 10 tahun tercatat turun 2,0 bps secara ytd ke level 7,00%.
Adapun kepemilikan investor nonresiden meningkat sebesar Rp15,23 triliun secara ytd (porsi kepemilikan asing per 27 Maret 2025 mencapai 14,30%).
Pergerakan yield pada triwulan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh ekspektasi tekanan inflasi AS dan kebijakan Trump yang mengenakan tarif lebih rendah kepada negara-negara partner dagang selain Tiongkok.
Pada perdagangan hari pertama SBN, pascalibur panjang Idulfitri 1446 H, yakni tanggal 8 April 2025 setelah rilis tarif impor AS, yield SUN tercatat naik sebesar 5,2 bps secara ytd ke level 7,08%, namun pada 22 April 2025 kembali turun sebesar 4,5 bps secara ytd ke level 6,98%.
Dari sisi kepemilikan, hingga 22 April 2025, investor nonresiden masih tercatat net buy sebesar Rp12,78 triliun (porsi kepemilikan asing sebesar 14,25%).
Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik, yang tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun (0,43% PDB), keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA).
Kinerja Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Maret 2025 mencapai Rp516,1 triliun (17,2% dari target APBN), sementara Belanja Negara mencapai Rp620,3 triliun (17,1% dari pagu APBN) dengan tren yang menguat di bulan Maret 2025.
